Akhir-akhir ini perdebatan mengenai kedaulatan pangan merupakan topik yang sedang hangat dibicarakan terutama bagi para akademisi dan peneliti. Topik tersebut hangat dibicarakan karena istilah kedaulatan pangan mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Pergeseran makna terjadi karena istilah kedaulatan diartikan secara luas yang melibatkan aspek sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat setempat sehingga menyatu dengan kata kedaulatan pangan dan memberikan pehaman yang unik.
Istilah kedaulatan pangan juga merupakan bagian dari bentuk perjuangan masyarakat pribumi melawan penjajah. Maka dari itu, penulis juga menegaskan bahwa makna kedaulatan pangan bukan hanya hak untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan saja, namun juga membahas mengenai perbaikan sistem pangan yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik dan lingkungan masyarakat setempat. Pada jurnal ini terdapat 2 kata kunci yaitu kedaulatan pangan sebagai bentuk perjuangan dari masa pasca dekolonisasi dan perjuangan tersebut harus dilakukan secara terus menerus.
Gerakan Kedaulatan Pangan
La Via Campesina --> Terbentuk karena prihatin akan dampak dari sistem pertanian pangan yang semakin mengglobal dan mempengaruhi mata pencaharian, komunitas serta ekologi masyarakat.
Gerakan La Via Campesina mengusulkan paradigma mengenai kedaulatan pangan pada tahun 1996 yang meliputi:
1. Memprioritaskan produksi pertanian lokal.
2. Hak petani untuk menghasilkan makanan
3. Hak negara untuk melindungi diri dari rendahnya harga impor
4. Harga-harga pertanian yang terkait dengan biaya produksi
5. Masyarakat ambil bagian dalam memilih kebjiakan pertanian
6. Pengakuan hak petani perempuan.
Gerakan Kedaulatan Pangan di Indonesia
Gerakan kedaulatan pangan di Indonesia adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) yang masih menjadi bagian dari La Via Campesina. Berikut adalah visi SPI:
1. Redistribusi lahan terhadap petani kecil dan kawasan tangkap untuk nelayan kecil.
2. Pembangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi (jalan,sugai, dan pesisir laut).
4. Peningkatan kemampuan petani, penguatan organisasi tani, dan penguatan hubungan dengan pemerintah terutama keterlibatan perempuan petani.
5. Peningkatan teknologi untuk pertanian
6. Peningkatan akses modal petani pedesaan
7. Revitalisasi pasar tradisional dan strategi pengadaan dan cadangan pangan oleh pemerintah.
Peran Pemerintah atas Kedaulatan Pangan di Indonesia
Pemerintah sekarang sudah muai bergerak mencapai kedaulatan pangan yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada RPJMN dijelaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan agenda prioritas nasional. Kedaulatan pangan dijabarkan sebagai bentuk kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan kebijakan pangan oleh bangsa sendiri, peningkatan kemampuan untuk melindungi dan mensejaterakan pelaku utama pangan terutama petani.
Pada tahun 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp 67,3 triliun. Tahun 2017 meningkat hingga 53,2 persen menjadi Rp 103,2 triliun. Terdapat komoditas impor pangan yang berhasil ditekan yaitu jagung dari 3,6 juta ton tahun 2015 menjadi 900.000 ton tahun 2016. Namun kebijakan ini menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya harga jagung dalam negeri karena adanya beban logistik yang meningkat untuk mencapai kedaulatan pangan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kedaulatan pangan belum membawa Indonesia pada kedulatan pangan yang permanen.
Gerakan Kedaulatan Pangan di Indonesia
Gerakan kedaulatan pangan di Indonesia adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) yang masih menjadi bagian dari La Via Campesina. Berikut adalah visi SPI:
1. Redistribusi lahan terhadap petani kecil dan kawasan tangkap untuk nelayan kecil.
2. Pembangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi (jalan,sugai, dan pesisir laut).
4. Peningkatan kemampuan petani, penguatan organisasi tani, dan penguatan hubungan dengan pemerintah terutama keterlibatan perempuan petani.
5. Peningkatan teknologi untuk pertanian
6. Peningkatan akses modal petani pedesaan
7. Revitalisasi pasar tradisional dan strategi pengadaan dan cadangan pangan oleh pemerintah.
Peran Pemerintah atas Kedaulatan Pangan di Indonesia
Pemerintah sekarang sudah muai bergerak mencapai kedaulatan pangan yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada RPJMN dijelaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan agenda prioritas nasional. Kedaulatan pangan dijabarkan sebagai bentuk kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan kebijakan pangan oleh bangsa sendiri, peningkatan kemampuan untuk melindungi dan mensejaterakan pelaku utama pangan terutama petani.
Pada tahun 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp 67,3 triliun. Tahun 2017 meningkat hingga 53,2 persen menjadi Rp 103,2 triliun. Terdapat komoditas impor pangan yang berhasil ditekan yaitu jagung dari 3,6 juta ton tahun 2015 menjadi 900.000 ton tahun 2016. Namun kebijakan ini menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya harga jagung dalam negeri karena adanya beban logistik yang meningkat untuk mencapai kedaulatan pangan. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kedaulatan pangan belum membawa Indonesia pada kedulatan pangan yang permanen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar