Kamis, 21 Juni 2018

Cara Membuat Ayam Suwir Sambal Matah Enak!

Cara Membuat Ayam Suwir Sambal Matah Enak!



Image result for ayam suwir sambal matah
Bahan-Bahan:
- Sereh 3 batang (ambil putihnya saja)
- 16 siung Bawang merah
- 15 buah Cabai  (tergantung selera)
- 10 Daun Jeruk 
- Garam secukupnya
- Gula secukupnya
- 4 buah Jeruk limo 
- Ayam 1 ekor 
- Gula 
- Garam
- Minyak 

Alat -alat:
- Panci
- Frying pan




Cara Membuat Ayam Suwir:
1. Rebus ayam tunggu hingga mendidih
2. Angkat ayam, dan tunggu hingga dingin
3. Suwir ayam tersebut

Cara Membuat Sambal Matah:
1. Siapkan bawang merah, sereh, cabai rawit dan daun jeruk
2. Iris bawang merah, sereh dan cabai
3. Potong daun jeruk (batangnya dibuang)
4. Campurkan bawang  merah, sereh, cabai, daun jeruk dalam 1 mangkuk kemudian diaduk hingga rata 
5. Tambahkan gula dan garam, aduk rata 

Cara Membuat Ayam Suwir Sambal Matah:
1. Panaskan minyak pada frying pan, kemudian masukkan bahan-bahan sambal matahdan tunggu hingga sedikit harum
2. Masukkan suwiran ayam ke dalam frying pan dan aduk hingga rata
3. Peras jeruk nipis pada suwiran ayam dan aduk hingga rata.
4. Aduk-aduk sekitar 10 menit
5. Ayam suwir sambal matah siap disajikan




Selasa, 19 Juni 2018

Tata Cara Peminjaman Kredit di Indonesia

Peminjaman suatu Kredit dapat dilakukan dengan cara:
  1. Pengajuan Kredit ke Bank 
    • Syarat: WNI (25-65 tahun), melengkapi dokumen berupa: fotokopi KTP, fotokopi SIUP, fotokopi NPWP, fotokopi rekening koran, fotokopi akta pendirian, proposal dan formulir pengajuan kredit
  2. Analisis Kredit -> melalui account officer 
    • Menggunakan prinsip 5C dan 5P
      • Character = karakter pemohon kredit riwayatnya harus baik dalam membayar hutang, serta harus jujur (informasi diperoleh dari referensi nasabah dan bank-bank lain).
      • Capacity = kapasitas (penghasilan) peminjam harus memadai untuk membayar pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan 
      • Capital = peminjam harus memiliki modal atau jaminan
        • Jaminan benda bergerak (mudah dipindahkan, contoh: kendaraan, emas)
        • Jaminan benda tidak bergerak (tidak dapat dipindahkan, contoh: tanah, bangunan)
      • Condition = kondisi keuangan debitor perlu diperhatikan
      • Collateral = hak kekuasaan atas barang jaminan debitur kepada pihak bank untuk melunasi hutang
      • Personality = riwayat hidup, hobi dan gaya hidup. Purpose yaitu tujuan 
        Purpose = tujuan penggunaan kredit harus jelas dan harus bersifat produktif 
      • Prospect = potensi bisnis, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan calon debitur menjadi faktor analisa penunjang kredit yang diajukan calon debitur
      • Payment = memastikan cara pemohon membayar cicilan sampai lunas.
      • Party =  analis kredit mempunyai format analisa berdasarkan data dari pemohon dan wawancara.
  3. Keputusan Pengajuan Kredit = Jika diterima akan diserahkan dan diperiksa jaminan asli 
  4. Pembukaan Rekening Baru untuk Debitur -> fungsi: pencairan dana kredit
  5. Pencairan Dana Kredit


Jumat, 08 Juni 2018

Perdata Perjanjian

Perjanjian = persetujuan 2 orang atau lebih baik tertulis maupun secara lisan.

  • Cuma - cuma = pihak 1 akan memberikan keuntungan pada pihak 2 tanpa meminta imbalan. 
  • Memberatkan = pihak 1 dan pihak 2 memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
Kontrak = sebuah persetujuan yang bersanksi hukum antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan

Hukum perdata = peraturan yang mengatur mengenai hak kepentingan antara individu dengan masyarakat.

Syarat-syarat Perdata Perjanjian (pasal 1320 KUHP) 

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya = terdapat kesepakatan antara kedua pihak, tidak boleh ada unsur kekhilafan, paksaan atau penipuanv 
  • Kecakapan membuat suatu perikatan = harus cakap, bukan anak  yang belum dewasa, bukan orang yang dibawah pengampuan, dan bukan perempuan yang telah kawin (pasal 1330 KUHP) 
  • Mengenai suatu hal tertentu = seluruh persetujuan berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persetujuan tidak hanya mengikat sesuatu yang tegas, tetapi segala sesuatu yang menurut sifatnya dituntut berdasarkan keadilan dan kebiasaan. 
  • Suatu sebab yang tidak terlarang = seluruh perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar norma, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika ada yang dilanggar maka perjanjian tersebut tidak dianggap. 

Kamis, 07 Juni 2018

Principles In Halal Supply Chain Management



Halal
  • Definisi = segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh dalil atau shariah 
  • Kategori Halal
    • Cara mendapatkannya = bukan hasil dari mencuri, menipu, menjudi, korupsi, 
    • Hal Substansi Barangnya = tidak boleh bangkai, darah, babi dan binatang yang disembelih menyebut nama lain selain Allah.


Manajemen Rantai Pasok Halal 
  • Definisi menurut Tieman dan kawan-kawan tahun 2012, "Kegiatan manajemen yang terlibat sepanjang rantai pasok dengan tujuan menjamin integritas halal mulai dari bahan baku hingga titik pembelian konsumen, sehingga sampai di tangan konsumen produk tersebut masih halal 
  • Fungsi: menjaga agar makanan tersebut tetap halal sampai ke tangan konsumen serta tidak ada hal yang rancu atau abu-abu
  • Berdasarkan 3 fondasi:
    • kontak langsung dengan haram-> Contoh: makanan kontak langsung dengan babi
    • Bahaya Kontaminasi -> berdasarkan karakteristik produk, contoh: kering/basah; banyak atau sedikit.
    • Persepsi dari Konsumen Muslim -> tuntutan pasar muslim yang didapat dari ajaran islam setempat (lokal fatwa)

Model Manajemen Rantai Pasok Halal
  • Halal Policy = perlu adanya kebijakan halal sebagai bentuk komitmen dari manajemen tertinggi dan dasar untuk organisasi rantai pasok
  • Supply Chain Objectives =
    • Tujuan logistik (cara mengurangi waktu produksi-> meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ongkos dari rantai pasok.
    • Tujuan pelayanan (tingkat kepuasan permintaan)
  • Logistic Control = untuk mengambil keputusan mulai dari proses perencanaan dan kontrol, pengembangan, pembelian, produksi dan distribusi kepada konsumen.
  • SC Resources = mengenai organisasi dan informasi manajemen (suatu organisasi harus mempunyai sertifikasi dan komite halal untuk memastikan bahwa produk tersebut halal, dan berfungsi sebagai auditor internal).
  • SC Business Processes = 
    • Order fullfillment = proses distribusi harus terpisah antara makanan halal dan non halal
    • Manufacturing flow management = kontrol jaminan dari bahan baku sampai ke tangan konsumen
    • Procurement = menjunjung tinggi nilai - nilai halal untuk strategi pemebelian, penentuan spesifikasi, dan kecepatan. 
  • SC Network Structure = jaringan antar organisasi untuk mengelola, mengendalikan dan meningkatkan proses berjalanya bahan dan informasi
  • Halal SC Performance = mengukur efektivitas dari rantai pasok, efektivitas terbagi menjadi 2 yaitu:
    • process quality = kepercayaan merek dagang 
    • proscess waste = limbah fisik, jejak karbon

Peraturan Perbankan

Perbankan (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan)

  • Definisi = segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara danproses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  • Bank Berdasarkan Bidang Usaha
    • Melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
    • Bank Umum = Sifat jasa -> umum (dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada), memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
    • Bank Pengkreditan Rakyat= Sifat Jasa -> spesifik, lebih sempit, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
  • Bank Berdasarkan Segi Kepemilikan
    • Bank Milik Negara = akte pendirian dan modal bank -> punya Pemerintah Indonesia
    • Bank Milik Swasta = sebagian besar saham-> dimiliki swasta
  • Fungsi Bank = menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, fungsi spesifik yaitu:
    • Agen of trust
      • Bank harus dapat dipercaya, bank tidak boleh menyalahgunakan uang yang dikelola.
    • Agen of development
      • Kegiatan bank untuk pengembangan suatu perusahaan misalnya dalam investasi
    • Agent of service
      • pelayanan yang dimaksud adalah kegiatan perekonomian berupa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

Minggu, 03 Juni 2018

Undang-Undang Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja = "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat" menurut UURI no 13 tahun 2013. 

  • Penempatan Kerja (Pasal 32 ayat (3) UU No. 13/2003)
    • Pemerintah daerah/kabupaten/kota jika ingin mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU No. 13/2003
    • Penanggung Jawab: Instansi pemerintah / lembaga swasta 
    • Syarat-syarat: 
      • Dilakukan secara terbuka, bebas, objektif, adil dan tanpa memandang SARA
      • Terdapat jaminan  penyediaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang layak selama proses penempatan tenaga kerja lintas kota/kabupaten dan provinsi
      • Penempatan sesuai dengan jabatan yang diminta.
  • Hubungan Kerja (Pasal 51 ayat (1) UU No. 13/2003)
    • Definisi = hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan pada perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. 
    • Sebaiknya terdapat perjanjian kerja (secara tertulis) agar terdapat kepastian hukum
    • Jika tidak ada perjanjian kerja, pekerja/pengusaha wajib membuat surat pengangkatan untuk memberikan kepastian hukum terutama hak pekerja serta syarat kerja lainnya. Selain itu hubungan kerja berdasarkan unsur pekerjaan, perintah, dan upah.
  • Waktu Kerja
    • diatur dalam Undang-Undang
    •  Pasal 78 UU No. 13/2003 -> tentang melebihkan waktu kerja 
    • Syarat: harus memberikan upah kerja lembur Waktu kerja menurut bidang (diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja)
    • Energi dan Sumber Daya Mineral 
      • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.234/MEN/2003
    • Pertambangan Umum 
      • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-15/Men/VII/2005
    • Perikanan
      • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per.11/MEN/VII/2010 
  • Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan
    • Tidak boleh mempekerajakan anak, serta usia 15-18 tahun tidak boleh diperkerjakan sama seperti orang dewasa.
    • Membahas upah minimum (wilayah kabupaten/kota dan provinsi berbeda-beda)
    •  Kesejahteraan 
      • Pemberi Kerja:
        • Jaminan Kecelakaan Kerja : 0.24% - 1.74 % 
        • Jaminan Kematian : 0.3% 
        • Jaminan Hari Tua : 3.7% 
        • Jaminan Pensiun : 2% 2.
      • Pekerja: 
        • Jaminan Hari Tua : 2% 
        • Jaminan Pensiun : 1%