Perseroan Terbatas (PT)
- Definisi PT = perusahaan persekutuan badan hukum. Menurut UUPT pasal 1 angka 1: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya"
- Tujuan PT = mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan bisnis (dapat mengadakan hubungan dengan orang lain)
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 -> PT menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional
Organ Perseroan Terbatas
- Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ PT= :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris
- RUPS (dibagi menjadi tahunan dan luar biasa)-> organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (minimal 1 tahun sekali)
- Direksi -> organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (fungsi manajemen), dan mewakili perseroan untuk segala perbuatan hukum dengan pihak ketiga (fungsi representasi).
- Dewan Komisaris -> organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar perseroan.
Jenis - Jenis Perseroan Terbatas
- Berdasarkan Penanaman Modal
- PT Penanaman Modal Asing (PT-PMA),
- PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN)
- PT (PT Swasta Nasional)-> PT modal dimiliki oleh WNI/Badan Hukum Indonesia
- PT-Perseroan BUMN, PT yang sebagian modalnya telah dimiliki publik (cara membeli saham melalui pasar modal/bursa saham)
- Jenis PT
- PT Tertutup (sahamnya belum ada yang terjual di luar) -> pemegang saham masih saling mengenal. Contoh: anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan tetangga
- PT Terbuka, (sahamnya ada yang terjual di luar) -> pemegang saham tidak saling mengenal dan bisa melintasi batas negara.
Tata Cara Mendirikan PT (Undang-undang no. 40 Tahun 2007)
- Mengajukan nama perseroan (memberikan kuasa kepada
notaris untuk pembuatan akta notaris). Akta notaris berisi:
nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. - Mengajukan permohonan kepada Kementerian (mengisi formulir dengan memberikan kuasa kepada notaris).Pengajuan -> dapat dilakukan secara individu atau oleh notaris dengan menggunakan surat kuasa dari Kementerian Hukum dan HAM.
- Pengajuan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian perseroan ditandatangani, dan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- Menteri menerbitkan keputusan
tentang pengesahan badan hukum perseroan yang telah ditandatangani
secara elektronik (maksimal 14 hari).
***Catatan: perseroan itu dinyatakan bubar jika perseroan tidak mengajukan permohonan untuk mendapat Keputusan Menteri setelah jangka waktu yang ditentukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar