Kamis, 05 April 2018

Peraturan Pangan dan Perlindungan Konsumen I

Peraturan yang terdapat dalam bidang pangan khususnya untuk membuka usaha dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Peraturan yang bersifat Administrasi = Peraturan tentang kelengkapan administrasi seperti perizininan membuka usaha, surat keterangan domisili usaha, slip pelunasan PBB, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, ketenagakerjaan dan lain-lain.
2. Peraturan yang bersifat Operasional = Peraturan yang mengatur tentang proses produksi contohnya adalah Bahan Tambahan Pangan (BTP) seperti aturan penambahan pemanis , pengawet, pewarna dan homogenizer.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM juga merupakan pihak yang mempunyai 2 kewenangan yaitu dapat bertindak sebagai regulator maupun eksekutor. Jika sebagai regulator hanya sebagai acuan pengaturan saja. Sedangkan jika sebagai eksekutor akan langsung turun ke lapangan dan mengecek produk pangan yang beredar apakah sudah sesuai standar atau tidak. BPOM sebagai eksekutor dapat dilihat pada kasus cacing parasit yang terdapat pada Ikan Makarel. Seluruh produk ikan makarel yang beredar di pasaran dan positif mengandung cacing yang telah mati ditarik oleh BPOM. Namun perlakuan tersebut dianggap berlebihan karena terdapat 27 merek sarden yang ditarik dan jika sudah ditarik akan menimbulkan masalah baru seperti apakah kaleng tersebut akan dibuang atau akan dilakukan penanganan apa serta para pedagang yang memiliki produk tersebut apakah akan diganti kerugiannya oleh BPOM atau tidak.  



Tidak ada komentar:

Posting Komentar